BOJONGGENTENG.DESA.ID, Rabu 28 Agustus 2019 bertempat di GOR Desa Bojonggenteng Kecamatan Jampangkulon, Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Sukabumi mengadakan Pra MusrenbangDes (Musyawarah Perencanan Pembangunan Desa) Tahun 2019 yang dipandu oleh TIM 2. dengan Peserta dari 8 Kecamatan (Jampangkulon, Waluran, Cimanggu, Surade, Kalibunder, Cibitung, Ciracap,dan Ciemas) 63 Desa, 126 orang terdiri dari (Kades, Sekdes dan LPMD).

Dalam kegiatan tersebut nampak hadir dari Tim 2: Kasi Penataan Admindes (Hodan Pirmansyah, SIP., M.Si.), Kasi Evaluasi Perkembangan Desa (Kurnia Abdullah, S.IP., M.Si.), Kasi Pengembangan Infrastruktur Masyarakat (Sulsela Priatna, S.IP.) hadir pula Sekretaris Camat Jampangkulon (Ahmad Juaeni, S.Ag., MM.) sekaligus membuka acara tersebut mewakili Camat Jampangkulon yang didampingi para Kasi Kecamatan masing-masing.

“Perencanaan adalah Kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Proses Tahapan kegiatan  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa” tutur Hodan dalam Presentasinya, selanjutnya Beliau menjelaskan Tahapan Penyusunsunan Rencana Pembangunan Desa mulai dari Musdus, Musdes Penyusunan RRKPDesa hingga menjadi RKPDesa melalui Musrenbangdes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah dievaluasi oleh Bupati melalui Camat.

Selanjutnya Penyusunan RKPDesa Th. 2020 ini menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan APBDesa TA 2020 sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan di Desa berdasarkan Kewenangan Desa dengan memperhatikan sinkronisasisi kegiatan antara Pemerintah, Pemda dan Pemdes, dan penyusunan DU RKPDes untuk Tahun 2021

Berikut tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa :

 

 

CONTOH SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA

 

 

 

Dasar Hukum :

  1. UU 6/2014 tentang Desa
  2. Permendagri 114/2014 Memberi kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai kewenangan (minimal 2 kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa)
  3. Periode RPJM Des 6 tahun, dan RKP Desa merupakan penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun. (dr@)
Bagikan Berita